Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk #TolakRKUHAP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa (18/11/2025) pagi. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai berpotensi mengancam privasi dan kebebasan sipil warga negara.
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, menjelaskan bahwa massa aksi akan bergerak dari Universitas Indonesia sejak pagi. “Untuk titik kumpul di UI pukul 08.00 WIB, dan kita akan berada di titik aksi sekitar pukul 10.00 WIB,” ujar Bima saat dikonfirmasi, Selasa.
Soroti Pasal Dinilai Langgar Privasi
Aksi yang digelar menjelang sidang paripurna pembahasan RUU KUHAP itu berfokus pada sejumlah pasal yang dianggap telah melewati privasi warga negara. Dalam unggahan resmi di akun Instagram @bemui_official, mereka menyebut draf RUU KUHAP yang baru membuka celah penyalahgunaan kewenangan aparat.
Menurut BEM UI, aturan tersebut menciptakan ketidakpastian batas perlindungan hukum bagi warga, serta memungkinkan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penyadapan dilakukan hanya berdasarkan penilaian subjektif dari aparat.
“Aturan tersebut membuat siapa pun bisa ditangkap, ditahan, digeledah, disita, atau disadap hanya karena penilaian subjektif aparat berwenang,” tulis BEM UI dalam pernyataannya.
Desak Presiden Tarik RUU
Selain menyampaikan penolakan, aksi ini juga bertujuan menunjukkan bahwa publik tidak sepakat dengan arah perubahan RUU KUHAP. BEM UI mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menarik draf RUU tersebut sebelum disahkan dalam sidang paripurna.
Diketahui, pembahasan RUU KUHAP telah menuai sorotan dari berbagai kalangan karena dinilai memiliki potensi memperluas kekuasaan aparat penegak hukum tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait desakan mahasiswa tersebut. (***)
